Jakarta – Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) KH. Anshori mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini sudah banyak kemajuan, baik dari sisi tatakelola maupun dari sisi penggunaan IT. Menurutnya kemajuan tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat dalam rangka mempercepat pelayanan jamaah haji Indonesia.
“Jamaah haji kita Indonesia ini paling banyak diantara negara-negara lain, oleh karena itu saya apresiasi terhadap perkembangan situasi perhajian di Indonesia semoga semakin baik menuju kesempurnaannya,” Tutur Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) KH. Anshori dalam Dialog Publik “Menelaah Inovasi Haji” yang diselenggarakan Jaringan Mulim Madani (JMM) di Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024.
Sementara itu, disinggung soal adanya wacana nomenklatur baru yakni Kementerian khusus yang menangani haji, KH Anshori menyambut positif wacana tersebut, Menurutnya, lembaga perlu perlu diadakan agar nantinya menteri agama dapat berfokus mengurus bidang keagamaan lainnya.
“Untuk haji harus ditangani secara khusus dari sisi lembaga. Apakah bentuknya departemen, kementerian atau non-kementerian, saya kira kalau itu dilakukan, sangat bagus,” ujar Anshori.
Lebih lanjut, KH. Anshori memaparkan Indonesia bisa bercermin pada negara-negara Timur Tengah dalam mengurus masalah haji. Bahkan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah lama membentuk kementerian tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan rukun Islam kelima itu.
Bahkan, bukan hanya hal ihwal ibadah di Tanah Suci tersebut. RI dinilainya bisa menyatukan urusan haji, zakat, dan wakaf ke dalam satu tugas dan fungsi di level kementerian.
“Kalau di negara-negara di Timur Tengah itu kan (ada) menteri haji, wakaf, dan zakat. Sekarang, wakaf itu merupakan lumbung ekonomi, tetapi belum digarap secara baik. Zakat juga begitu. Jadi, menurut saya, perlu digabung oleh satu kementerian,” tutur Anshori.
