Jakarta — Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmennya melakukan “perbaikan radikal” terhadap tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia. Pembenahan tersebut disebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari reformasi layanan jangka pendek, pembenahan antrean dan keuangan haji dalam jangka menengah, hingga transformasi nilai ibadah haji dalam jangka panjang.
Dalam pernyataannya, Dahnil menyebut pekerjaan utama pemerintah saat ini adalah menata ulang tata kelola pelayanan haji agar seluruh proses penyelenggaraan berjalan tertib, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun rente.
“Dalam jangka pendek, PR kami di Kemenhaj RI adalah menata ulang tata kelola pelayanan haji. Semua proses penyelenggaraan harus bebas dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente,” ujar Dahnil.
Menurutnya, pembenahan dilakukan mulai dari aspek keberangkatan, pemondokan, transportasi, konsumsi, pelayanan di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), layanan kesehatan jemaah, hingga proses pemulangan ke Indonesia.
Ia mengungkapkan, langkah efisiensi juga telah dilakukan dengan memangkas berbagai biaya yang dinilai tidak wajar, termasuk pada sektor konsumsi dan akomodasi. Kebijakan tersebut, kata dia, berdampak pada penurunan biaya haji.
“Total selama dua tahun ini turun Rp6 juta,” katanya.
Dahnil juga mengakui upaya pembenahan tersebut bukan pekerjaan mudah. Ia menyebut pemerintah harus menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini dinilai menikmati ketidakteraturan dalam tata kelola haji.
“Kami melawan para kartel haji yang terlalu lama menikmati kesemrawutan,” ujarnya.
Antrean Haji Jadi Fokus Pembenahan
Pada tahap jangka menengah, pemerintah disebut tengah fokus membenahi persoalan antrean haji yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dahnil menilai sistem antrean perlu diatur lebih adil agar tidak lagi terjadi disparitas masa tunggu antarwilayah.
Ia menyebut skema pembagian antrean akan diarahkan berdasarkan jumlah daftar tunggu (waiting list), bukan lagi semata berdasarkan jumlah penduduk Muslim di suatu daerah.
“Tidak lagi ada antrean hingga 49 tahun. Semuanya sama, sekitar 26 tahun di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Meski demikian, menurut Dahnil, masa tunggu tersebut masih dinilai terlalu panjang. Karena itu, pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mencari formula terbaik untuk mengurai panjangnya antrean haji yang kini mencapai sekitar 5,7 juta calon jemaah.
Reformasi Keuangan Haji dan BPKH
Selain antrean, reformasi tata kelola keuangan haji juga menjadi perhatian pemerintah. Dahnil mengatakan pembenahan dimulai dari sistem pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurut dia, momentum revisi regulasi pengelolaan keuangan haji harus dimanfaatkan untuk menghadirkan sistem yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan jemaah.
“Kami akan melakukan langkah-langkah revolusioner dan radikal untuk mengembalikan hak-hak tata kelola keuangan haji agar berpihak sepenuhnya kepada jemaah,” katanya.
Ia menegaskan, keuangan haji harus dikelola secara terbuka sehingga jemaah mengetahui kondisi dana yang mereka setorkan dan penggunaannya.
“Keuangan haji harus transparan dan jemaah berhak tahu kondisi uang mereka dan untuk apa digunakan,” tegas Dahnil.
Haji Berdampak bagi Peradaban
Pada jangka panjang, Dahnil menilai transformasi haji tidak cukup hanya berkutat pada aspek ritual maupun pelayanan teknis. Pemerintah ingin mendorong agar ibadah haji memiliki dampak nyata terhadap kualitas moral dan sosial masyarakat.
Menurutnya, haji idealnya mampu melahirkan kemabruran yang berdampak pada penguatan keadaban dan peradaban bangsa, sekaligus menyatukan kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial.
“Mengubah haji tidak sekadar ritual, tetapi menjadi ibadah yang berdampak bagi peradaban bangsa,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Dahnil meminta dukungan masyarakat atas agenda besar reformasi haji yang tengah dijalankan pemerintah.
“Pekerjaan ini tidak mudah, tapi kami harus mulai. Perlahan memang, tapi kami yakin berada di jalur yang benar,” pungkasnya.
