Jakarta – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pelantikan ini menjadi bagian penting dari penguatan kepemimpinan dan kesiapan organisasi dalam menghadapi penyelenggaraan layanan haji dan umrah yang semakin kompleks serta menuntut ketepatan dan profesionalisme tinggi.
Dalam sambutannya, Menhaj menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh aspek persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan dengan penuh integritas, kecepatan, dan semangat kolaborasi.
Menhaj mengingatkan bahwa amanah yang diberikan negara harus dijawab dengan kinerja nyata, loyalitas terhadap konstitusi, serta keberpihakan penuh pada kepentingan jemaah.
“Hari ini kita berada pada fase krusial persiapan Haji 2026. Waktu pelaksanaan ibadah haji sudah semakin dekat, sehingga seluruh jajaran harus bekerja lebih fokus, cepat, dan terkoordinasi,” ujar Menhaj.
Dalam kesempatan tersebut, Menhaj menyoroti sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama. Pertama, pelunasan biaya haji yang telah mencapai lebih dari 100 persen kuota. Capaian ini patut disyukuri, namun juga menuntut kehati-hatian, khususnya dalam pengelolaan jemaah cadangan yang telah melunasi. Aspek regulasi dan kesiapan teknis di lapangan harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kedua, kesiapan asrama haji, transportasi udara, serta layanan di Arab Saudi harus terus dipastikan. Menhaj menegaskan bahwa asrama haji bukan sekadar tempat singgah, melainkan wajah pertama pelayanan negara kepada jemaah. Sementara itu, penyelenggaraan penerbangan haji membutuhkan koordinasi lintas negara, ketepatan jadwal, serta standar keselamatan yang tinggi. Layanan di Arab Saudi juga harus sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam regulasi.
Ketiga, penyelesaian dokumen jemaah haji, khususnya verifikasi paspor, yang saat ini telah mencapai hampir 50 persen. Menhaj meminta para Kepala Kantor Wilayah untuk meningkatkan percepatan, pengawasan, dan pendampingan agar seluruh tahapan penyelesaian dokumen dapat diselesaikan tepat waktu.
Keempat, kesiapan petugas haji menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan. Diklat Petugas Haji telah dimulai dengan durasi sekitar satu bulan, mencakup pembinaan fisik dan mental. “Petugas haji kita bentuk sebagai duta negara sekaligus pelayan tamu Allah, yang harus bekerja dengan empati, disiplin, dan tanggung jawab tinggi,” tegasnya.
Kelima, dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, Menhaj menekankan pentingnya konsolidasi kesiapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Ia meminta agar pengawasan diperkuat, koordinasi ditingkatkan, serta penegakan aturan dilakukan secara konsisten guna menjaga kepercayaan publik.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas Staf Khusus dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah. Pejabat yang dilantik adalah:
- Abdul Wahid sebagai Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Kelembagaan;
- Andik Setiawan sebagai Staf Khusus Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Petugas Haji;
- Rachmat Tri Fahmi sebagai Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.
- Muhammad Syafii sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau;
- M. Ansori sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung;
- Samsudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten;
- Hasan Basri sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- M. Saleh sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Muchlis sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Menutup sambutannya, Menhaj berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara solid dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2026 yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
