Jakarta – Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih aman, nyaman, dan tetap terjangkau bagi seluruh calon jemaah. Ia menekankan bahwa haji merupakan agenda nasional yang selalu mendapat perhatian besar publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
“Sejak pembentukan BP Haji hingga kini menjadi Kementerian Haji, Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. Terjemahannya adalah haji yang aman, nyaman, dan harganya terjangkau,” ujar Gus Irfan dalam keterangan resmi Kemenhaj, Rabu (10/12/2025).
Gus Irfan menjelaskan bahwa sebagian besar komponen biaya haji menggunakan mata uang asing, seperti Riyal Arab Saudi (SAR) dan Dollar Amerika Serikat (USD). Sementara penggunaan rupiah hanya sekitar 20 persen untuk kebutuhan di dalam negeri. Meski begitu, pemerintah berhasil menurunkan biaya haji tahun ini sekitar Rp2 juta. Menurutnya, nilai pengurangan sesungguhnya jauh lebih besar jika dihitung dengan mempertimbangkan pelemahan rupiah terhadap mata uang asing.
Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tersebut menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi kualitas layanan. “Untuk layanan umum dan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), kami berhasil menurunkan sekitar SAR 200 per jemaah atau setara sekitar Rp190 miliar,” ujarnya.
Pemerintah juga masih melakukan berbagai negosiasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mendapatkan harga terbaik terkait akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama operasional haji.
Lebih lanjut, Gus Irfan mengungkapkan bahwa proses pelunasan biaya haji tahun ini berjalan lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor pemicunya adalah penerapan tes kesehatan yang lebih ketat, menyusul keluhan Pemerintah Arab Saudi mengenai kondisi kesehatan sebagian jemaah Indonesia.
“Komplainnya tidak hanya disampaikan kepada kami, tapi juga kepada Presiden. Tahun lalu, lebih dari separuh jemaah yang wafat di Arab Saudi adalah jemaah haji Indonesia,” ungkapnya.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan penguatan standar kesehatan dilakukan untuk melindungi jemaah dan menekan risiko selama perjalanan maupun saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
